BLORA — Ketua DPD LDII Kabupaten Blora, H. Joko Ahmad Siswanto, S.E., menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blora pada Jumat, 14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Blora mulai pukul 13.30 WIB.
Sidang Paripurna Istimewa tersebut merupakan agenda dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia sekaligus penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Dalam pidato dan arah kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah, APBN ditekankan bukan sekadar instrumen keuangan negara, tetapi juga menjadi alat untuk melindungi rakyat, memperkuat perekonomian nasional, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara nyata. Arah kebijakan tersebut juga menempatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penting.
Sejumlah prioritas pembangunan nasional menjadi perhatian, antara lain penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana investasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil.
Bagi pemerintah daerah, arah kebijakan tersebut menjadi pijakan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Kabupaten Blora diharapkan dapat terus mengoptimalkan potensi daerah, terutama sektor pertanian, UMKM, pembangunan desa, sumber daya manusia serta sektor-sektor produktif lainnya.
Sinergi dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran daerah juga perlu dilakukan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Setiap anggaran yang dikelola pemerintah diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Kehadiran H. Joko Ahmad Siswanto, S.E., dalam Sidang Paripurna Istimewa tersebut menjadi bagian dari keterlibatan unsur organisasi kemasyarakatan dalam mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat komunikasi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah dan berbagai elemen pembangunan.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, LDII Kabupaten Blora turut mendorong semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mendukung pembangunan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Dengan semangat “Bersatu Berdaulat, Sesareengan Mbangun Blora Maju dan Berkelanjutan”, momentum Sidang Paripurna Istimewa tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Blora yang maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.